Ombudsman RI Dorong Petani dan Nelayan Dapat Perlindungan
Ombudsman RI Dorong Petani dan Nelayan Dapat Perlindungan
HotNews – Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan bahwa pekerja informal seperti petani dan nelayan harus mendapatkan bantuan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, ke-2 profesi selanjutnya jadi kontributor utama didalam pembangunan.
“Share PDB berasal dari kelautan dan pertanian terlampau tinggi, namun kerentanan mereka kepada risiko ekonomi sosial terhitung terlampau tinggi, khususnya para nelayan kala melaut miliki risiko yang besar,” ungkapnya.
“Sebagai anggota berasal dari hak mereka mendapatkan perlindungan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini jadi suatu hal yang terlampau penting,” menyadari Robert Na Endi Jaweng.
Ia menyebut, sementara ini sudah banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, namun hanya terhadap sektor pekerja formal saja, tetapi bagi pekerja di sektor informal masih terlampau minim.
“Untuk itu, kami mendorong pemerintah tempat untuk mengakibatkan regulasi turunan agar bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan bisa berkelanjutan,” sebut Robert Na Endi Jaweng.
“Secara regulasi nasional sudah komprehensif, namun terjemahan regulasi di tingkat wilayah atau provinsi, kabupaten kota masih terlampau minim dan terkecuali regulasinya minim, maka alokasi APBD-nya bagi PB Jamsosnaker itu terhitung kecil,” jelasnya.
Sebagai informasi, pekerja informal mendominasi dunia kerja di Indonesia karena kira-kira 59,17% berasal dari total 84,13 juta pekerja Indonesia adalah pekerja informal yang dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) didalam sistem jaminan sosial.
Di pada profesi tersebut, petani dan nelayan adalah kelompok yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi, terhitung penyakit, kecelakaan kerja, sampai kesusahan ekonomi di jaman tua.
Kolaborasi bersama Seluruh Pihak
Kepala Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu mengatakan, pihaknya bakal terus meningkatkan kolaborasi bersama semua pemangku kepentingan. Ia mengatakan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pekerja informal bakal diperkuat agar lebih banyak pekerja yang terlindungi.
“Petani dan nelayan merupakan profesi yang sementara ini sedang kami gencarkan sosialisasinya, kami terus berkomitmen untuk beri tambahan bantuan kepada semua pekerja, baik pekerja formal maupun informal, baik di kota maupun sampai pelosok wilayah Sulawesi dan Maluku,” katanya.
“Berbagai kanal pembayaran dan pendaftaran sudah kami sediakan untuk mendukung peserta yang mendaftar secara mandiri, umpama saja kami kerja sama bersama Brilink, PT Pos, dan Perisai, bersama begitu semua pekerja bakal bisa bekerja keras dan bebas kuatir serta berujung terhadap pekerja Indonesia yang sejahtera,” menyadari Mintje.