Sidang Kabinet Perdana Jokowi Di IKN

Hotnews, Sidang Kabinet – Sekretariat Presiden menggeber persiapan rapat kabinet perdana yang rencananya digelar di IKN pada 30 Juli 2024. Selain kursi, perabotan pendukung kegiatan Jokowi seperti meja dan lampu, sebagiannya diangkut dari Istana Kepresiden Jakarta menuju Kantor Presiden IKN di Kalimantan Timur.

“Sudah, sudah tengah berlangsung (furnitur), kantor presiden kita sudah siapkan. Kursi-kursi yang dibutuhkan,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 24 Juli 2024.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap rancangan itu dapat terealiasasi terkecuali persiapan sudah benar-benar matang. Terutama terkait infrastruktur yang menolong kegiatan rapat.

“Kalau kursinya belum ada gimana rela duduk, jaman lesehan, sidang kabinet lesehan,” ujar Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 25 Juli 2024.

Meski begitu, Jokowi tidak mendambakan memaksa untuk segera berkantor di IKN. Dia risau seumpama terburu-buru, malah sebabkan kualitas pembangunan menurun.

“Semuanya, kesiapan di IKN dan kita tidak rela maksa-maksa yang nanti dapat turunkan kualitas interior kualitas bangunan, enggak. Selama itu benar benar siap ya saya dapat masuk,” tegasnya.

Rencana Jokowi berkantor di IKN sudah santer terdengar sejak 3 Juni 2024 lalu. Kala itu, Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkap Presiden Jokowi dapat mulai berkantor di IKN pada Juni atau awal Juli, sehabis pasokan air baku tersedia.

Namun rancangan itu melesat. Jokowi pun dapat berkunjung ke IKN pada 28 Juli dan menginap selama dua hari, sebelum akan rancangan rapat kabinet digelar.

Menurut Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono, agenda itu menyiratkan pesan bahwa pembangunan IKN masih terus berlangsung. Sidang kabinet ini disebutnya menjadi langkah awal pemerintahan baru jaman Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Ini mengerti sekali Pak Jokowi mendambakan memberi sinyal kepada penduduk bahwa pembanguna IKN masih on the track, dan berharap bahwa terdapatnya bukti berlangsungnya rapat kabinet, pembangunan ini dapat dilanjutkan ke pemeirntahan berikutnya, khususnya seumpama di dalam rapat kabinet presiden terpilih Pak Prabowo termasuk turut rapat,” kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Namun begitu, Ia berharap jangan sampai agenda tersebut cuma hanyalah simbolis semata. Jokowi mesti memastikan bahwa substansi pembangunan IKN benar-benar tunjukkan progres yang baik, khususnya terpenuhinya keperluan basic seperti listrik dan air bersih.

“Jangan sampai nanti menyesatkan masyarakat, bahwa secara fisik kemungkinan lebih dari satu dari kantor presiden sudah jadi, tapi substansinya terpenuhi nggak, apakah kantor itu benar-benar mampu digunakan perkantoran sehari hari atau tidak, khususnya di dalam menggelar rapat kabinet, di dalam jalankan operasional pemerintah,” ucap dia.

Ia tidak mempermasalahkan Presiden beserta jajarannya menggelar pertemuan perlu tersebut. Namun demikian, mesti diperhatikan termasuk keberadaan pejabat birokrasi yang berada di bawah mereka. Karena mesin penggerak birokrasi bukan cuma berada di pundak jajaran eksekutif.

“Bagaimana dengan pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya gara-gara mereka yang menggerakkan mesin birokrasi, pejabat eselon satu, dua, apakah mereka sudah punyai gedung yang layak, penginapan yang layak, agar mereka mampu turut menolong prsiden. Karena tidak kemungkinan menggerakkan mesin birokrasi dengan mengandalkan presiden, wapres, dan menteri saja,” kata dia.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai ada kode spesifik dari rancangan rapat kabinet perdana Jokowi di IKN. Dia menyatakan kesan pertama yang keluar ialah bahwa Ibu Kota Negara yang selama ini di Jakarta sudah pindah ke Kalimantan Timur.

“Tapi memang keliru langkah berpikirnya. Harusnya kan perangkatnya pernah yang pindah ke sana, kementerian instansi pernah yang pindah ke sana, baru presidennya belakangan. Kalau ini kan nggak, birahi politik Pak Jokowi, kepentingannya lebih banyak kepada pencitraan saja,” kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Selain itu, rapat kabinet di IKN menjadi bukti bahwa proyek strategis nasional ini tidaklah gagal. Meski selama ini diakuinya baru 15 prosen saat nanti HUT ke-79 RI digelar. “Ini kan tunjukkan kegamangan, keragu-raguan saya melihatnya,” kata dia.

Trubus mengaku mendapat informasi terkait keberlanjutan pembangunan IKN. Dia menuturkan, dari bocoran yang diterima, tim Prabowo masih simpang siur mengindikasikan bahwa program-program PSN itu agak dikurangi agar tidak membebani APBN.

“Dia lebih utamakan makan siang gratis, utamakan visinya. Dia menjadi nggak rela acuhkan dengan urusan PSN, di dalam praktiknya keberlanjutan itu kan tidak menolong situasi APBN nya,” ujar dia.

Sidang Kabinet – Bisa Gaet Investor ke IKN

Selanjutnya, kata Trubus, mampu menjadi rapat kabinet perdana di IKN ini sebagai kiat Jokowi untuk menggaet investor. Sebab selama ini , Pembangunan IKN masih banyak ditopang oleh APBN.

“Perpres 75 tentang kemudahan IKN itu pada selanjutnya tidak menambahkan animo investor untuk berdatangan ke sana,” kata dia.

Karena itu, menurutnya, jalur terbaik di dalam membangun IKN itu hendaknya dikerjakan secara bertahap sesuai kapabilitas APBN. Tidak mesti memaksa dengan langkah menggunakan pinjaman asing yang sebabkan beban keuangan negara semakin berat.

“Kalau memang niatnya rela membangun nggak usah gagah gagahan, mulai mendambakan ada legacy, ada warisan, eggak usah. Dibangun saja, paling tidak 10 tahun lah disiapkan, baru nanti dipindahkan,” kata dia.

“Hutang kita sudah Rp 8.000 triliun pinjaman negara, belum utangnya BUMN, lebih gila lagi,” kata Trubus.

Peneliti Populi Center Usep S. Ahyar menilai rapat perdana ini menambahkan lambang dari Jokowi untuk menepis persepsi publik bahwa pembangunan IKN itu gagal. Meski meleset dari target, proyek ini masih tetap berjalan.

“Jadi Pak Jokowi mendambakan tunjukkan (proyek IKN) nggak (gagal) kok, nggak jauh-jauh benar-benar melenceng, ini mampu kok,” ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Presiden Jokowi, lanjut Usep, seolah menambahkan kode kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mampu menggelar rapat di IKN. Rapat perdana ini diharapkan tidak menjadi yang pertama dan terkahir.

“Ini menambahkan sinyal bahwa IKN itu sudah formal lho, undang-undangnya sudah ada, selanjutnya lantas kegiatan pemerintahan termasuk sudah kita mulai. Ya teruskan ya,” ujar Usep.

“Sidang kabinet di IKN, ya jangan sampai menjadi yang pertama dan paling akhir gitu kan. Kalau Pak Jokowi mendambakan menyatakan Pak Prabowo ini sidang kabinet pertama, selanjutnya lantas terkecuali ada yang pertama mesti ada yang kedua, ketiga, keempat. Jangan sampai menjadi yang pertama dan paling akhir gitu kan,” dia menjelaskan.

Selain itu, terdapatnya simbolisasi rapat di IKN tunjukkan ada sesuatu yang keliru dari obyek atau ada sesuatu yang tidak diharapkan dari pencapaian ini. Sehingga mesti membutuhkan simbolisasi.

“Karena memang terkecuali dicermati kondisinya memang kan benar-benar ringan dicermati apa progresnya di masyarakat. Tapi Pak Jokowi sepertinya butuh memperjelas sebabkan terang bahwa ya ada sesuatu yang kurang, kan gitu ya,” ujar dia.

Usep mencurigakan rapat kabinet ini dapat terus berlangsung di IKN. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat bersikap realistis di dalam melanjutkan megaproyek tersebut.

“Kalau pun rela dilanjutkan ya saya kira targetnya tidak seperti Pak Jokowi, tapi jangka panjang, itu kan mampu saja. Jadi terkecuali menyaksikan dari pernyataan, lantas baik pidato Pak prabowo atau pun yang pendukungnya, berarti menjadi kan mesti dicermati secara realistis termasuk terkecuali menurut saya, tidak cuma hanyalah artistik, meninggalkan legacy Pak Jokowi, saya kira Pak Prabowo tidak punyai keperluan meninggalkan legacy itu,” mengerti dia.

Bagi Prabowo, kata Usep, selanjutnya dapat mempertimbangankan realitas pada pembangunan IKN dengan program prioritasnya. Apakah IKN atau kah membangun ekonomi rakyat untuk menyelamatkan rakyat yang saat ini kondisinya sulit.

“Beberapa situasi kemiskinan seumpama belum mampu diselesaikan, soal infrastruktur juga, kan ini menyedot, soal pinjaman juga, ya ini kan yang mesti dipertimbangkan untuk lantas mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih realistis. Mana prioritas yang mesti segera dikerjakan, mana yang secondary dan lain sebagainya,” mengerti dia.

Karena itu, menurut Usep, tidak kemungkinannya sangat kecil Prabowo Subianto dapat mengoreksi kebijakan dari pemerintahan Jokowi. Karena Prabowo menyaksikan obyek pembangunan IKN tersebut benar-benar jauh.

“Ada (potensi dikoreksi), gara-gara ya itu, menyaksikan obyek yang jauh dari ambisi awal, termasuk patut untuk dikoreksi, direvisi, ditinjau ulang. Itu yang saya lihat,” dia menandaskan.

Sidang Kabinet – Titik Awal untuk Pemerintahan Prabowo Subianto

Sedangkan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai rapat ini menjadi tidak awal yang mesti dilanjutkan Prabowo Subianto. Meski pun secara infrastruktur belum rampung secara sempurna.

“Sekalipun infrasturkturnya belum terbangun 100 persen, ekosistemnya belum terbangun, tapi secara simbolik seumpama IKN sudah ditempati sebagai kantor presiden tentu harapannya presiden dan wakil presiden terpilih di lima tahun yang dapat singgah dan sesudah itu mesti hukumnya tempati IKN sebagai keliru satu ibu kota,” ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

“Kan di situ kekuasaan politiknya, gara-gara Jokowi sepertinya tidak rela IKN ini cuma proyek yang diseriusi Jokowi tapi lantas tidak mampu dilanjutkan oleh presiden-presiden setelahnya,” dia mengimbuhkan.

Namun begitu, yang menjadi persoalan ialah siapa yang siap untuk berkantor di IKN. Lantaran sampai saat ini, belum ada pernyataan baik dari Presiden dan wakil presiden terpilih, maupun aparatur pemerintah yang mengungkap kesiapannya untuk tinggal di IKN.

“Yang menjadi masalah itu kira-kira siapa yang siap ngantor di IKN. Apakah presideh terpilih, apakah wakil presiden terpilih, apakah ASN, apakah menteri-menteri yang lainnya itu siap di IKN? Per hari ini belum ada tanda-tanda bahwa semua aparatur kekuasaan negara, termasuk presiden dan wakil presiden terpilih itu, rela tinggal di IKN. Belum ada tanda-tanda ke situ,” dia menandaskan.

Sidang Kabinet Progres Pembangunan IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) jalankan tes pengaliran air (running test ke-3) dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN sejak Sabtu (20/7/2024) sampai Senin (22/7/2024) dini hari.

Tes ini merupakan bagian perlu di dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani keperluan air minum di IKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa sehabis running test pengaliran berhasil, kini tengah dikerjakan pengurasan proses dan jaringan.

Sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air di dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kebugaran yang berlaku.

Basuki berharap pada akhir Juli 2024 mendatang, SPAM Sepaku mampu beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara.

Menurut informasi Kementerian PUPR, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter per detik, pipa transimisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku langkah I ditargetkan dapat melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas lazim lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan tempat tinggal sakit.

IKN Tuntas Pasang Bilah Sayap Garuda

Proses pemasangan bilah sayap Garuda pada Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) tuntas dikerjakan seluruhnya. Informasi ini diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di dalam sebuah rilis video formal pada Minggu malam, 21 Juli 2024.

“Alhamdulillah, malam ini kita menyaksikan pelaksanaan pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini,” ujar Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dikutip dari rilis video tersebut, Senin (22/7/2024).

Adapun proses pemasangan bilah sayap Garuda di Kantor Presiden di IKN ini mulai dikerjakan sejak paruh kedua 2023. Bilah terbuat dari kuningan dengan bentuk kepakan sayap selama 200 mtr. dengan tinggi 76 mtr. dan lebar 30 meter.

Selain Kantor Presiden, Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi mengungkapkan, keliru satu bangunan yang dapat selesai di dalam saat dekat adalah Istana Negara. Tempat presiden bekerja ini mampu beroperasi fungsional pada akhir Juli 2024.

“Kita mampu menyaksikan bahwa Istana Negara nanti akhir Juli dapat fungsional,” ujar Imam lebih dari satu saat lalu.

Sebagian besar ruangan di Istana Negara, khususnya ruang-ruang utamanya mampu fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk Lapangan Upacara sudah berfungsi 100 prosen dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN.

Lapangan tersebut punyai kapasitas besar agar mampu menampung 8.000 orang. “Lapangan upacara sudah bisa, podiumnya termasuk sudah selesai gitu, semua sudah berfungsi 100 prosen dan siap untuk digunakan untuk Upacara HUT RI,” imbuh Imam.

Progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara di IKN per 4 Juli sudah raih 82,73 persen. Sedangkan, progres pembangunan Kantor Presiden sudah raih 88,54 persen.

Kementerian PUPR dapat jalankan test plus commisioning atau uji cobalah pada Istana Negara, Kantor Presiden dan Lapangan Upacara pada Juli.

“Juli ini adalah memang bulan yang kita sebut sebagai test plus commissioning, menjadi bulan uji cobalah agar pada Agustus bersih,” pungkas Imam.

Persiapan HUT ke-79 RI di IKN

Tim Komunikasi antar Kementerian/Lembaga untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengecek kesiapan jelang seremoni perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis H Sumadilaga menjelaskan, berbagai progres pertumbuhan terkini pembangunan IKN. Mulai dari kesiapan lapangan upacara, kantor presiden, dan infrastruktur air untuk menolong kelancaran perayaan upacara 17 Agustus.

“Di IKN sudah ada sumber air baku, tidak cuman itu ada sumber lain yaitu Bendungan Sepaku Semoi. Kapasitasnya secara tehnis di Intake Sepaku adalah 3.000 liter per detik. Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi adalah 2.500 liter per detik,” terang Danis di dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Danis mengungkapkan, untuk langkah satu sumber air baku yang dapat digunakan bersumber dari Intake Sepaku.

“Ini yang dapat diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake, lantas dialirkan melalui pipa selama 16 km ke pusat pemerintahan. Dari sana didistribusi ke tiap tiap persil tiap tiap gedung yang menjadi air bersih yang nanti digunakan di IKN,” ungkapnya.

Selain itu, Danis menjelaskan, tol dari Balikpapan menuju IKN ditargetkan mampu difungsikan pada 17 Agustus 2024.

“Pada saat ini Kementerian PUPR tengah membangun tol yaitu sesi 3A, 3B dan 5A yang Insya Allah progresnya biasanya sudah 90 persen. Itu dapat kita fungsionalkan satu jalur dengan masing-masing tiga lajur dan dua lajur untuk digunakan menuju IKN,” ujar dia.

Saat ini, perjalanan darat untuk sampai ke IKN dari Balikpapan kurang lebih dua 1/2 jam. Melalui tol baru, perjalanan darat mampu ditempuh dengan satu jam perjalanan darat.

“Kalau dari Balikpapan tadi membutuhkan dua 1/2 jam, mulai tol fungsional itu kira-kira satu sampai satu 1/2 jam, agar kita menghemat satu 1/2 jam. Mudah-mudahan pada 17 Agustus itu sudah mampu terealisasi,” imbuh Danis.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur baru rampung 15 prosen saat pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Adapun Upacara HUT ke-79 RI nantinya dapat digelar di dua wilayah yakni, IKN dan Istana Merdeka Jakarta.

“Jadi jangan memikirkan kita upacara 17 Agustus itu sudah menjadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung seutuhnya secara total kemungkinan ya 15 prosen (rampung),” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Dia utamakan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang yang tidak mampu rampung cuma 2 sampai 3 tahun. Jokowi memprediksi pembangunan IKN setidaknya membutuhkan saat sampai 20 tahun.

“Dan IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun (baru selesai),” ujarnya.

Oleh gara-gara itu, kata Jokowi, pemerintah membutuhkan pertolongan investor untuk pembangunan IKN. Sebab, APBN cuma mampu membiayai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

“(IKN) Ini masih membutuhkan investasi, masih membutuhkan investor dari di dalam maupun luar (negeri). Itu yang tengah kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh gara-gara itu 100 prosen dari APBN,” tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI dapat digelar di IKN, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin dapat ada di halaman Istana Merdeka Jakarta.