SBY Kritik TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil

HotNews – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus sempat menanggapi soal TNI aktif yang duduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal jadi evaluasi pemerintah.

Presiden Ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat mengulas soal bagian TNI yang mestinya pensiun terutama dahulu terkecuali ingin berpolitik.

“Tentang statement dari Pak SBY ya, pastinya kami bakal menyaksikan ketentuan yang berlaku. Dan ada pastinya ya, pemerintah ingin ada percepatan dan lain sebagainya,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Dia mengatakan, pemerintah tengah jalankan pembahasan berkenaan penyesuaian ketentuan yang berlaku berkenaan TNI aktif yang duduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

“Yang memahami kami menanti aturan-aturan yang berlaku ya, kami menyesuaikan dengan ketentuan berlaku, yang pastinya tidak terlihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” memahami dia.

“Artinya ada kebijakan, ada aturan, cobalah kami apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang disampaikan Pak SBY tadi mampu kami lihat. Karena tadi kami bahas berkenaan pergantian Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambungnya.

Evaluasi

Lodewijk berharap publik menanti pertumbuhan lebih lanjut atas ketentuan yang tengah digodok, termasuk soal pergantian UU TNI tersebut.

“Nanti kami bakal menyaksikan lah bagaimana berkenaan itu. Ya pastinya bakal ada evaluasi. Contoh mungkin layaknya Kabulog, oh apakah dia harus sipil? Kalau jika di situ ketentuannya sipil, maka yang terkait harus mengajukan pensiun dini. Nah layaknya itu kan,“ ujarnya.

“Oke, katakan Pak Jenderal sudi menentukan berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau selamanya di TNI? Kalau selamanya di TNI monggo. Kalau sudi di Bulog, karena ada katakan misi di situ, maka yang terkait harus pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.

SBY Minta Demokrat Kawal Danantara dan Semua Program Prabowo

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap seluruh kader Demokrat mengawal seluruh program pemerintah Prabowo Subianto termasuk termasuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). SBY berharap Demokrat menegaskan Danantara terlalu untuk keperluan rakyat.

“Kita termasuk harus menegaskan dalam konteks pengawalan tadi supaya seluruh agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini sudah diluncurkan oleh Presiden kami kawal, kami pastikan seluruh terlalu untuk keperluan rakyat, for the people, keperluan seluruh rakyat, bukan keperluan lebih dari satu rakyat,” kata SBY kala terhadap pembukaan Kongres ke-6 Demokrat, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sebagai partai dalam koalisi pemerintah, SBY mengingatkan pentingnya menjaga etika politik dengan cara menjaga etika atau keperluan rakyat.

“Ini etika yang harus kami junjung tinggi, bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkasnya.