Prasetyo Edi Diperiksa Kortastipikor Polri

HotNews – Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan penyidik Kortastipikor Mabes Polri. Dia di cek sebagai saksi kasus pengadaan lahan tempat tinggal susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemeriksaan terjadi sepanjang tidak cukup lebih 2,5 jam.

“6 atau 7 pertanyaan gitu,” kata Prasetyo usai meniti kontrol di Bareskrim Mabes Polri, Senin (17/2/2025).

Prasetyo mengatakan, kasus dugaan korupsi rusun Cengkareng terjadi dikala dirinya mendiami kursi di DPRD Jakarta, kemudian ada Peraturan Gubernur (Pergub) soal pembelian lahan di Cengkareng berasal dari Toeti Noezlar Soekarno terhadap 2015. Lahan yang rencananya dapat dibangun rusun tersebut udah disepakati harga Rp14,1 juta per meter.

Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan ada masalah kalau lahan itu masih berstatus tanah sengketa pada Toeti bersama Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI.

“Di sini juga temuan BPK langsung aku bikin pansus, kebetulan pas itu diketuai oleh almarhum Mas Gembong,” ucap Prasetyo.

Rencana lahan tersebut dapat selamanya dibeli bersama memakai APBD 2015 Jakarta. Hanya terjadi deadlock dengan sebutan lain tidak tercapainya kesepakatan pada DPRD bersama Basuki Tjahaja Purnama yang pas itu sebagai Gubernur Jakarta.

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rusun di Cengkareng

Polisi memutuskan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 4,69 hektare untuk pembangunan tempat tinggal susun atau rusun oleh Dinas Perumahan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

“Berdasarkan laporan polisi Nomor LP 656/VI/2016 Bareskrim tanggal 27 Juni 2016 di mana pas kejadian terhadap tahun 2015 bersama dua tersangka atas nama S dan RHI,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan soal korupsi lahan itu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/2022).

Menurut Ahmad, barang bukti yang diamankan pada lain girik, dokumen persyaratan penerbitan SHM, warkah terkait tanah di Cengkareng, empat dokumen terkait bersama sistem pengadaan tanah, dan dokumen terkait bersama sistem pembayaran tanah.

Kemudian juga ada duwit tunai sebanyak Rp 161 juta berasal dari M Saleh selaku mantan Kasi Pemerintahan dan Trantip Cengkareng, duwit Rp 500 juta berasal dari Junaidi selaku mantan Camat Cengkareng tahun 2011-2014 , duwit senilai Rp 790 juta berasal dari Mas’ud Effendi selaku camat Cengkareng tahun 2014-2016.

Adapun tersangka Sukmana (S) merupakan mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, pas Rudy Hartono (RHI) merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur.

“Diduga udah terjadi tindak pidana korupsi terkait bersama pelaksanaan pengadaan tanah seluas 4,69 hektare dan 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, untuk pembangunan rusun tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 bersama nilai pekerjaan sebesar Rp 684.510.250.000 bersama rincian tahun anggaran 2015 sebesar Rp 668.510.250.000 dan tahun anggaran 2016 sebesar Rp 16 miliar,” tahu dia.

Ahmad mengatakan, objek tanah proyek tersebut dianggap lebih dari satu atau semuanya dalam suasana bermasalah. Kemudian sertifikat hak miliknya juga dianggap hasil rekayasa, supaya tidak sanggup dikuasai atau dimiliki dan dimanfaatkan sepenuhnya, yang sudah pasti membuat kerugiaan keuangan negara.