Pramono Janji Pertahankan Program KJP dan KJMU

HotNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul akan terus berlanjut meskipun terjadi perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2026 yang mengalami penurunan dari Rp 95 triliun menjadi Rp 81 triliun.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kedua inisiatif tersebut akan tetap dipertahankan karena mereka berperan penting dalam menciptakan kesetaraan pendidikan bagi warga Jakarta yang kurang mampu.

“Baik KJP maupun KJMU, termasuk program pemutihan ijazah, adalah hal yang harus dipertahankan meski ada pengurangan dana bagi hasil yang berakibat pada penurunan APBD Jakarta,” kata Pramono Anung di Jakarta Timur pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Ia menyebutkan bahwa dalam fase kedua pada tahun 2025, jumlah siswa yang terdaftar sebagai penerima KJMU mencapai 16.920 orang. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 152 miliar untuk program ini.

“Saya ingin anak-anak kurang beruntung dari keluarga yang tidak mampu bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, termasuk hingga tingkat perguruan tinggi,” kata Pramono.

Dikenal bahwa Badan Anggaran berkolaborasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mencapai kesepakatan terkait perubahan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2026.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menginformasikan bahwa pada sebuah rapat yang diadakan pada Senin, 20 Oktober 2025, telah disetujui bahwa total APBD DKI Jakarta untuk tahun 2026 disesuaikan menjadi Rp 81,2 triliun. Penyesuaian ini terjadi seiring dengan pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

“Pertemuan ini penting untuk melakukan penyesuaian kembali, sebab dalam MoU sebelumnya pada 13 Agustus, anggaran kita masih tercatat di Rp 95,3 triliun,” jelas Khoirudin dalam keterangannya, yang dipublikasikan pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Penyesuaian terhadap APBD DKI Jakarta

Khoirudin mengungkapkan bahwa penyesuaian APBD DKI Jakarta untuk tahun 2026 dari Rp 95,3 triliun ke Rp 81,2 triliun telah disetujui secara resmi dalam rapat antara Banggar dan TAPD, yang dihadiri oleh para pimpinan komisi DPRD DKI Jakarta.

“Setelah pertemuan berlangsung, kami menyepakati perubahan ini sebagai penyesuaian atas pengurangan dana bagi hasil berdasarkan keputusan yang diambil setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan,” lanjutnya.

Khoirudin meyakinkan bahwa perubahan anggaran ini tidak akan memengaruhi berbagai program prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta program KJP dan KJMU.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan bahwa akibat penyesuaian ini, beberapa proyek infrastruktur di Jakarta mungkin akan ditunda.

“Contohnya, pembangunan sekolah yang awalnya direncanakan sebanyak 22 unit berkurang menjadi lima unit. Namun, proyek tersebut bisa diusulkan kembali dalam anggaran perubahan di masa depan, termasuk pembangunan puskesmas,” tutup Khoirudin.