Pramono Anung Beberkan Alasan Belum Cabut KJP

HotNews – Pramono Anung Beberkan Alasan Belum Cabut KJP, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa pelaku persoalan ledakan SMAN 72 Jakarta, Anak yang Berhadapan bersama dengan Hukum (ABH), masih berstatus sebagai penerima guna Kartu Jakarta pandai (KJP) dan belum dicabut.

“Yang pertama, yang anak terduga mempunyai masalah hukum. tentu saja dikarenakan saat ini ini statusnya tetap terduga, yang bersangkutan tetap berhak menerima KJP Plus,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurut Pramono Anung, ketika ini Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terhitung udah diminta untuk merumuskan mekanisme pencegahan perundungan atau bullying di sekolah. trik ini, mencakup kolaborasi dengan jajaran konseling untuk memutuskan perundungan tidak kembali terjadi.

“Sedangkan untuk mekanisme bullying yang ada di lingkungan sekolah yang hadir di DKI Jakarta, aku telah meminta kepada Dinas Pendidikan bekerja sama juga bersama dengan jajaran bersangkutan teristimewa untuk konseling, untuk merumuskan bahwa bullying jangan hingga berlangsung ulang di lokasi Jakarta,” ungkap dia.

Pramono menyebut, dapat datang mekanisme teristimewa penindakan bagi yang melanggar. Meski begitu, dia belum akan menyebutkan penindakan yang dimaksud secara lebih rinci.

“Bagi siapa pun yang nanti melakukan pelanggaran, pastinya dapat datang mekanisme pada itu,” jelas dia.

Pramono juga memastikan komitmennya untuk menjaga sekolah di Jakarta mulai lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan pengetahuan.

“Dan saya memanglah berkeinginan bahwa bullying atau perundungan tidak berjalan di Jakarta,” ujar Pramono.

Polisi: Bullying Pemicu Aksi Peledakan SMAN 72 Jakarta

Sebelumnya, Mabes Polri mengungkap terduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami perundungan atau bullying. persoalan ini membuat pelaku gampang terjerumus konten negatif di sosial media.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta benar-benar tidak terpapar jaringan terorisme. tetapi perundungan yang dialami mempermudah dirinya melakukan aksi nekat.

“Salah satu kasus menonjol adalah histori kejadian yang datang di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada 7 November 2005 yang lantas Yang melibatkan anak, meski fenomena tersebut tidak serupa bersama radikalisasi online,” tutur Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

“Di mana pelaku melaksanakan aksi dikarenakan terasa korban bullying berasal dari rekannya, dan mencontoh pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam, dan bukan melaksanakan aksi gara-gara kepercayaan atas salah satu jelas atau ideologi,” sambungnya.

Menurut Trunoyudo, pengalaman dirundung benar-benar dapat mempermudah anak dan pelajar terpapar radikalisme. Jaringan terorisme memanfaatkan sosial media hingga game online untuk menarik minat secara perlahan.

“Propaganda didisiminasi bersama dengan manfaatkan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional dan sebabkan ketertarikan ideologis. Maka dari hasil assessment kerentanan anak terbujuk oleh sejumlah faktor sosial. layaknya apa, di antaranya adalah bullying di dalam standing sosial, broken home di dalam keluarga,” paham dia.

Kurangnya perhatian dari keluarga terhitung dapat memudahkan anak dan pelajar terpapar radikalisme. Tidak ketinggalan usia yang memasuki remaja dan pencarian identitas jati diri.

“Marginalisasi sosial, serta minimnya kapabilitas literasi digital dan pemahaman agama,” kata Trunoyudo.

Cara menjauhkan Anak dari Rekrutmen Jaringan Teroris

Rekrutmen jaringan terorisme pada anak yang meresahkan itu membuat Polri menyarankan empat langkah utama. Pertama, kajian regulasi bersangkutan pembatasan dan pengawasan kemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur.

“Kedua, pembentukan tim terpadu, lintas kementerian atau instansi untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, serta pengawasan pasca intervensi,” ungkapnya.

Selanjutnya yang ketiga, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi semua stakeholder agar penanganan dilakukan secara cepat, seragam, serta sesuai bersama dengan mandat dan tupoksi tiap-tiap institusi.

Adapun kempat, lanjut Trunoyudo, menghendaki sehingga seluruh elemen masyarakat baik orang tua, guru, dan seluruh stakeholder, untuk lebih hiraukan terhadap fenomena rekrutmen jaringan terorisme pada anak dan pelajar, demi memutus mata rantainya.

“Polri meyakinkan kesetiaan untuk buat perlindungan anak-anak Indonesia, beserta seluruh kementerian dan lembaga dan BNPT, KPAI, dan LPSK, dan juga semua kementerian stakeholder terkait pada dari ancaman radikalisasi eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia, serta terus bekerja identik dengan seluruh unsur-unsur pemerintah dan juga masyarakat,” Turnoyudo menandaskan.