Perjalanan Kasus Korupsi Bank BJB

HotNews – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terseret dalam pusaran dugaan korupsi Bank BJB (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten). Pada Senin, 10 Maret 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediamannya di Bandung, mengamankan sejumlah barang bukti mengenai dugaan mark-up anggaran belanja iklan di bank tersebut.

Dugaan kerugian negara meraih angka fantastis, yaitu Rp 222 miliar. Kasus ini menyebabkan pertanyaan besar: bagaimana keterlibatan Ridwan Kamil dalam masalah ini?

Ridwan Kamil dengan tegas membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengaku baru jelas ada dugaan mark-up anggaran berikut lewat pemberitaan media. Sebagai mantan Gubernur, ia sebenarnya punya fungsi ex-officio di Bank BJB dikarenakan Pemprov Jabar merupakan pemegang saham mayoritas.

Namun, ia mengutamakan bahwa ia cuma terima laporan lazim dari Kepala Biro BUMD atau komisaris, dan tidak dulu terima laporan mengenai dugaan penyimpangan anggaran tersebut. “Saya tidak jelas menahu mengenai masalah ini,” tegasnya. Ia juga membantah kabar mengenai penyitaan deposito Rp 70 miliar yang disebut-sebut miliknya.

Penggeledahan rumah dan pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan masalah korupsi ini pasti saja berdampak terhadap aktivitas Ridwan Kamil. Meskipun demikian, ia menyatakan selamanya menjalankan aktivitas sehari-hari, walaupun kurangi aktivitasnya di sarana sosial.

Ia mengatakan bahwa lebih dari satu unggahan di Instagram-nya yang hilang disebabkan oleh pembersihan akun dari followers bot, bukan dikarenakan masalah ini.

Dugaan Mark-up Anggaran Iklan Bank BJB

Kasus dugaan korupsi Bank BJB ini berfokus terhadap dugaan mark-up anggaran belanja iklan yang berlangsung sepanjang periode 2021-2023. Nilai kerugian yang ditaksir meraih Rp 222 miliar menjadi sorotan publik dan penegak hukum. KPK sedang menyelidiki aliran dana dan keterlibatan bermacam pihak dalam masalah ini. Proses penyelidikan masih berlangsung, dan KPK memiliki rencana memanggil bermacam pihak, juga Ridwan Kamil, untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, udah membenarkan penggeledahan rumah Ridwan Kamil. Namun, ia belum memberi tambahan keterangan lebih rinci mengenai temuan barang bukti dan perkembangan penyelidikan.

Ridwan Kamil, lewat kuasa hukumnya, menyatakan akan kooperatif dengan proses hukum yang sedang berjalan. Ia meminta supaya proses penyelidikan dikerjakan secara transparan dan objektif, supaya kebenaran mampu terungkap. Ia juga meminta supaya publik tidak berspekulasi dan tunggu hasil penyelidikan formal dari KPK.

Klarifikasi Ridwan Kamil dan Langkah KPK Selanjutnya

Ridwan Kamil meyakinkan bahwa dirinya tidak dulu terima laporan mengenai dugaan penyimpangan anggaran di Bank BJB. Ia cuma terima laporan lazim sebagai anggota dari fungsi ex-officio-nya sebagai mantan Gubernur Jawa Barat. Ia juga membantah keras keterlibatannya dalam dugaan mark-up anggaran iklan tersebut.

KPK, di segi lain, masih terus menghimpun bukti dan keterangan dari bermacam pihak. Langkah selanjutnya yang akan diambil alih KPK masih belum diungkapkan secara detail. Namun, dipastikan bahwa proses penyelidikan akan terus berlanjut hingga mendapatkan titik terang dan menetapkan tersangka jika sebenarnya terbukti ada pelanggaran hukum.

Kasus ini menjadi perhatian publik dikarenakan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat yang memadai populer. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi perihal yang sangat perlu supaya kepercayaan publik terhadap penegak hukum selamanya terjaga.

Meskipun Ridwan Kamil membantah keterlibatannya, KPK selamanya akan laksanakan penyelidikan secara menyeluruh. Proses hukum akan berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan publik diinginkan untuk bersabar tunggu hasil penyelidikan formal dari KPK.