Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD

HotNews – Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengidentifikasi sekitar 24 hingga 30 lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD). Ini sejalan dengan rencana untuk memperluas sistem transportasi massal di ibu kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa pengembangan di area tersebut tidak perlu menunggu selesainya proyek MRT dan LRT.

“Jika kita berencana untuk mulai pembangunan setelah transportasi massal hadir, sementara wilayah tersebut sudah membutuhkan, maka itu bukan solusi yang tepat,” ujar Syafrin setelah menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, pada hari Rabu (29/10/2025).

Syafrin menjelaskan bahwa pengembangan kawasan ini akan mengikuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019, yang mengatur Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

Melalui peraturan tersebut, operator transportasi seperti MRT Jakarta dan PT KAI akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan TOD di daerah operasional mereka.

“Sebagai contoh, untuk kawasan MRT di Dukuh Atas atau Tanah Abang, pelaksanaannya adalah oleh KAI,” tambah Syafrin.

Adapun untuk area yang saat ini belum memiliki proyek transportasi massal, Pemprov DKI Jakarta akan terlibat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Unit Pelaksana Teknis.

Grogol menjadi salah satu contoh kawasan yang diproyeksikan untuk TOD. Meskipun jalur MRT East-West hanya akan melewati wilayah ini pada fase kedua, pengembangan di kawasan tersebut sudah dimulai lebih awal.

“Misalnya saja Grogol, di sana nantinya akan ada jalur MRT East-West, tetapi jika kita menunggu itu, kapan pengembangannya akan mulai? Jadi, itu sudah dimulai dan akan ditawarkan,” jelasnya.

Percepatan dalam pengembangan TOD di lokasi-lokasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, menciptakan hunian yang terintegrasi, serta meningkatkan efisiensi transportasi publik di Jakarta.

“Dengan cara ini, masyarakat dapat menikmati konektivitas yang lebih baik tanpa harus menunggu semua proyek transportasi selesai,” tuturnya.