Menteri HAM Cek Kebenaran Vokalis Sukatani Dipecat

HotNews – Video permohonan maaf band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, berkenaan lagu “Bayar, Bayar, Bayar,” ramai disorot publik. Tak cuma itu, ramai di sarana sosial, bahwa vokalisnya Novi Citra Indriyati, dipecat jadi guru.

Terkait hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, udah meminta staf dan Kanwil Jawa Tengah mengecek hal tersebut.

“Staf saya darı Kanwil Jawa Tengah bakal cek kebenaran infomasi jikalau benar dipecat sebab sebagai Vokalis Sukatani maka kami bakal menampik sebab Pemerintah konsisten menegaskan dukungan dan penghormatan HAM tiap-tiap warga negara Indonesia,” kata dia dalam account X-nya di @NataliusPigai2 yang udah dikonfirmasi, Minggu (23/2/2025).

Menurut Natalius, pada Sukatani dan pihak kepolisian udah jelas. Bahkan, Polri menunjukkan siap terima kritikan dan sejumlah masukan. Karena itu, jikalau soal pemecatan benar adanya, dia meminta untuk langsung dilaporkan.

“(Sukatani dan Kepolisian-sudah minta maaf dan kepolisian terhitung terima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silahkan laporkan kepada Kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM,” lanjut cuitannya.

Sementara dalam keterangannya, Natalius menegaskan, HAM tidak dapat dibatasi namun berdasarkan komitmen Siracusa kebebasan dapat dibatasi cuma dengan UU atau Keputusan Pengadilan.

“Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian terhitung lewat musik. Kecuali jikalau kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa (pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang menyebabkan kerusakan kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional),” memahami dia.

“Saya sendiri tidak masalah dengan kesenian apapun asal jangan anonim dan mengandung unsur tuduhan,” lanjut Natalius.

Perlu Perbaikan

Natalius terhitung menuturkan, bagi aparat perlu koreksi dan perbaikan terhadap pemahaman bakal HAM itu.

“Tetapi bagi Aparat perlu koreksi dan perbaikan lewat mainstreaming Hak Asasi Manusia,” memahami dia.

Selain itu, Natalius mengingatkan bakal pengakuan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pentingnya koreksi secara substantial saat Rapim TNI/Polri tanggal 30 Januari 2025.

“Dan kami Kementerian HAM bakal jalankan pengarustamaan Hak Asasi Manusia di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah terhitung kepolisian. Transformasi menuju Indonesia yang berperadabaan HAM dan Demokrasi yang prominen di 2045,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengapresiasi cara Polri yang udah memeriksa sejumlah oknum personelnya lantaran dianggap mengintimidasi personel Band Sukatani.

Kasus ini mencuat sehabis dua personel Band Sukatani menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buntut lagunya berjudul “Bayar Bayar Bayar”. Video permohonan maaf tersebut viral dan langsung jadi polemik di masyarakat.

Kompolnas Dukung Polri Periksa Oknum yang Intimidasi Band Sukatani

“Melakukan kontrol oleh Paminal ke Divisi Siber Polda Jawa Tengah ini merupakan cara positif dan kami apresiasi. Ini cerminan berasal dari skema dukungan kebebasan berekspresi,” kata Anam dalam siaran pers, Sabtu (22/2/2025).

Menurut dia, lagu Band Sukatani berjudul Bayar Bayar Bayar tersebut merupakan wujud ekspresi masyarakat dalam melayangkan kritik kepada institusi Polri.

Mantan Komisioner Komnas HAM ini menegaskan, kebebasan untuk berekspresi perlu dilindungi lantaran udah jadi hak yang menempel terhadap tiap-tiap masyarakat yang tinggal di negara demokrasi.

Selain itu, Anam menilai, muatan arti dalam lagu tersebut merupakan sebuah kritik yang perlu diterima oleh institusi Polri. “Saya kira institusi kepolisian lewat Pak Kapolri memahami kok sikapnya tidak antikritik, tidak antimasukan,” kata dia, seperti dikutip berasal dari Antara.

Apalagi dalam beberapa kesempatan, Polri kerap menggelar wadah bersifat perlombaan kesenian mural yang bertema kritikan terhadap kinerja Korps Bhayangkara.

Menurut Anam, digelarnya perlombaan tersebut udah menunjukkan bahwa Kapolri Listyo dan semua jajarannya sangat menjaga hak untuk berekspresi, terutama mengkritik lewat kesenian.

Karena itu, dia meminta netralitas Polri dalam terima kritik berasal dari masyarakat tetap terjaga agar lembaga hukum tersebut dapat tetap berbenah cocok dengan permohonan rakyat.