Klaim Efisiensi Anggaran

HotNews – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkaim, cuma kementeriannya yang berlangsung normal meski tersedia efisiensi anggaran.

Hal selanjutnya disampaikan Pigai terhadap Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII DPR dengan sejumlah mitra kerja lainnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pigai menyebutkan, Kementerian HAM tak tidak menghemat dan hingga memadamkan listrik apalagi memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawainya.

“Cuma hanya satu yang perlihatkan siap dan tidak terpengaruh. Dan itu saya buktikan, kantor hari ini di Kementerian HAM berlangsung normal. Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik,” ujar Pigai.

“Kita baru dialog dan diskusi, orang telah ketakutan,” sambungnya.

Menurut Pigai, tak mungkin Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan yang berdampak buruk, terhitung soal kebijakan efisiensi anggaran.

Oleh gara-gara itu, dia menghendaki semua pihak tak ikut dipengaruhi dengan narasi-narasi negatif perihal efisiensi anggaran.

“Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh gara-gara itulah saya perlihatkan siap dan tidak terpengaruh,” kata dia.

Pigai membeberkan bahwa anggaran awal Kementerian HAM di 2025 sebesar Rp174 miliar. Usai rapat rekonstruksi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian HAM terkena efisiensi sebesar Rp60 miliar. Sehingga total anggaran Kementerian HAM saat ini sebanyak Rp113 miliar.

“Saya tidak wajib menyatakan efisiensi dimana saja, tetapi yang tahu gaji satupun kita tidak potong gara-gara itu penting, kemudian kita terhitung tidak jalankan efisiensi di pusat information dan Info ham gara-gara sebenarnya enggak tersedia anggaran gara-gara ini unit baru. Terus pusat pengembangan SDM HAM terhitung unit baru tidak tersedia anggaran.,” kata dia.

Ikut Kebijakan Efisiensi Anggaran, Kemenkomdigi Pangkas Rp 3,84 Triliun

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menyampaikan, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo dan surat dari Menteri Keuangan perihal efisiensi belanja kementerian/Lembaga th. anggaran 2025, kementeriannya mengalami penyesuaian anggaran atau mengefisiensikan anggaran sebesar Rp 3,84 triliun atau 49,57 prosen untuk th. 2025.

“Efisiensi sebesar Rp 3,84 triliun atau 49,57 prosen selanjutnya dari pagu alokasi anggaran yang terdiri dari rupiah murni Rp 503,28 miliar, PNBP Rp 519,46 miliar, THLN Rp 773,25 miliar, BLU Rp 2,04 trilun,” kata Ismail saat rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ismail menambahkan, terhadap program prioritas yang wajib diprioritaskan untuk mengupayakan sarana publik dipastikan dapat konsisten berlanjut, layaknya penyediaan infrastruktur telekomunikasi, BTS akses internet Palapa Ring dan Satgas satu layanan, pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, sarana standarisasi perangkat komunikasi, pengendalian konten negatif, pusat information nasional dan pusat monitoring.

“Kami terhitung melanjutkan program prioritas terhadap pembangunan SDM digital, literasi digital, digital talent scholarship beasiswa S2 dan S3, memfasilitasi ekonomi digital dan komunikasi publik,” rinci Ismail.

Ismail menambahkan, perihal dengan program prioritas yang berpotensi terdampak efisiensi, pihaknya sedang mengkordinasikan lebih lanjut dengan kementerian keuangan. Namun demikian, terhadap prinsipnya Ismail menegaskan kemteriannya ikut mendukung wejangan presiden soal efisiensi dengan jalankan usaha dan langkah agar program digitalisasi yang berdampak langsung ke masyarakat senantiasa eksisting.

Maka dari itu, Ismail mengemukakan agar kiranya tersedia pertimbangan khusus untuk beri tambahan tambahan anggaran di th. ini sebesar Rp 9,69 triliun. Tujuannya, agar program Asta Cita sanggup senantiasa berlangsung di kementeriannya sesuai permintaan presiden.

“Kami terhitung dapat mengusulkan kenaikan izin pemanfaatan PNBP, peninggakatan PNBP BLU melalui utilisasi sarana terlebih sarana BLU terlebih yang mendukung asta cita dan untuk Kemkomdigi dapat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,69 triliun,” Ismail menandasi.

Upaya Kemkomdigi Jalankan Program di Tengah Efisiensi

Berikut empat usaha Kemkomdigi menggerakkan program kerja walau terkena efisiensi:

Pertama, jalankan reprioritasi progam, refocusing anggaran, dan simak mendalam untuk menghindar ada pemborosan di dalam anggaran situasi th. anggaran 2025

Kedua, mengupayakan program-program agar dibiayai dengan pola kemitraan melalui mekanisme kerja serupa pemerintah dengan swasta atau kerja serupa pemerintah dan badan usaha

Ketiga, mengutamakan komitmen kerja serupa dan kolaborasi agar program kerja menjadi lebih efektif dan Sustainable

Keempat, memperkuat komitmen efisiensi penguatan regulator dan akselerator serta pemberdayaan ekosistem.