Eks Kajari Kabupaten Bekasi Diperiksa KPK

HotNews – Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman di cek KPK. kontrol bersangkutan dugaan suap ijin proyek yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara.

Eddy dicek dalam kapasitasnya sebagai saksi. tak hanya Eddy, Kasi Pidsus Kejari Bekasi, Ronald Thomas Mendrofa, Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejari Kabupaten Bekasi, Rizki Putradinata, juga diperiksa.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan kali ini dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan, Cipayung, Jakarta Timur.

“Permintaan keterangan kepada para saksi dijalankan di Pusdiklat Kejaksaan, Cipayung, Jakarta Timur, karena dilaksanakan pengecekan bersama-sama bersama Jamwas Kejagung,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

Penyidik mencecar Eddy dkk soal kasus yang melibatkan Ade Kuswara Cs. namun tak dirinci seperti apa kesaksian Eddy dkk soal keterlibatan Ade Kuswara Cs.

“Pemeriksaan hari ini berhubungan pengetahuan saksi berkaitan perkara-perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang melibatkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK didalam perkara suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Kronologi OTT Ade Kuswara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di awalnya sudah menentukan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka persoalan dugaan suap Ijon Proyek di Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara ditetapkan sebagai tersangka sesudah merintis kontrol usai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (18/12/2025).

Juru berkata KPK, Budi Prasetyo menuturkan OTT itu bermula dari ada laporan masyarakat kepada pihaknya.

“Dalam kegiatan berikut tim mengamankan sejumlah 10 pihak yang lantas 8 di antaranya dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk merintis pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (20/12).

Delapan orang dibawa itu adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah dari Ade Kuswara sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan H.M Kunang. lantas enam orang pihak swasta lainnya berinisial SRJ, BNI, IC, ASP, ACP dan AKM.

Konstruksi Perkara Ade Kuswara

Budi menyebutkan konstruksi perkara rasuah ini berawal dikala Ade Kuswara terpilih jadi Bupati Bekasi periode 2024-2029. saat itu, Ade Kuswara terasa menjalani komunikasi bersama SRJ selaku pihak swasta yang terhitung merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

“Bahwa sesudah itu hasil dari komunikasi tersebut didalam rentang 1 th. terakhir sejak Desember 2024 sampai bersama Desember 2025, ADK rutin berharap ‘ijon’ paket proyek kepada SRJ lewat perantara HMK dan pihak lainnya,” ujar Budi.

Total ‘ijon’ diberikan SRJ kepada ADK bersama HMK mencapai Rp9,5 miliar. dukungan duwit dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara.

Selain aliran dana tersebut selama th. 2025, ADK disebut terhitung dianggap mendapatkan penerimaan lainnya berasal berasal dari sejumlah pihak dengan keseluruhan menggapai Rp4,7 miliar.

“Dalam kesibukan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa duwit tunai senilai Rp200 juta. dimana duwit berikut merupakan sisa setoran ‘ijon’ ke-4 dari SRJ kepada ADK, lewat para perantara,” kata Budi.

Kasus dugaan suap ini naik penyidikan sesudah Mengerjakan pengecekan secara intensif kepada delapan orang tersebut.

“Setelah dikerjakan pengecekan intensif pada langkah penyelidikan dan sudah ditemukan unsur dugaan histori pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini, diputuskan naik ke bagian penyidikan,” ujar Budi.

Setelah Mengerjakan pengecekan secara intensif dan mendapatkan cukup alat bukti, instansi antirasuah mengambil keputusan tiga orang tersangka.

“Kemudian sehabis ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai Tersangka, yaitu ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025-sekarang, HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus papa berasal dari Bupati dan SRJ selaku pihak swasta,” ujar dia.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya KPK lakukan penahanan pada para tersangka tersebut selama 20 hari pertama atau sejak 20 Desember 2025 sampai 8 Januari 2026.

Atas perbuatannya, Ade Kuswara berbarengan ayahnya selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan juga Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 4.

Sementara, SRJ selaku pihak pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.