Blue Economy Di Bahas Dalam Forum Parlemen

Hotnews, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyebutkan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat, menjadi momentum untuk mendorong rancangan blue economy gara-gara ke-2 negara ini merupakan negara kepulauan yang dikeliling oleh lautan. Makanya, kata dia, tema yang diusung di dalam forum ini ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity plus Inclusive Development’.

“Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific terhitung negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic amat besar. Marine mega-biodiversity gara-gara begitu luasnya. Kedua, segala potensi dan richness kekayaan. Keindahan alam gara-gara laut kita amat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita harus memelihara laut kita, sebenarnya blue economic menjadi penting gara-gara perikanan potensinya disitu,” kata Putu dikutip, Minggu, (28/7/2024).

Kemudian, Putu menyebutkan pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting terhitung untuk dibuatkan format kerja mirip blue economy. Kata dia, ekonomi yang dibangun dengan rancangan blue economy dapat menjadi amat luar biasa. Karena, kebanyakan negara yang dikelilingi oleh lautan itu amat indah.

“Bayangkan, Indonesia miliki Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali dan juga pulau lainnya. Di Pasifik terhitung begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut terhitung tidak kalah pentingnya, baik dari segi food security. Di mana kita ketahui, laut ini begitu banyak spesies ikan yang sanggup dikonsumsi untuk kebutuhan food security kita. Makanya, kedepan harus dijaga keberlangsungan potensi laut kita ini,” ujarnya.

Blue Ekonomi Konsep Mendasar Negara-negara Kepulauan

Selanjutnya, Putu menyebutkan ekonominya terhitung ke depan harus didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Maka, potensi ini harus sanggup digali untuk kebutuhan peningkatan (growth) dan ekonomi daripada masyarakatnya.

“Terakhir, laut terhitung harus kita jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya sehingga selamanya berkesinambungan, lestari selama era bagi genearsi berikutnya,” jelas Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.

Oleh karenanya, Putu menyebutkan rancangan blue ekonomi adalah rancangan mendasar negara-negara kepulauan dan sebenarnya harus dimainstreaming. Memang, kata dia, pemerintah sudah mengupayakan lakukan ini sehingga dari parlemen mendambakan konsisten mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk menaikkan rancangan blue economy.

“Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kita sehingga pemerintah sungguh-sungguh percaya bahwa rancangan blue economy dapat memberi tambahan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun Negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi rancangan ke depan yang patut kita kawal, tetapi tidak sanggup cuma kita pakai rancangan harus tersedia capacity building, harus tersedia peningkatan bagaimana kita memaping laut kita,” ungkapnya.

Terpenting, lanjut dia, memelihara isu-isu climate change, gara-gara potensi laut terhitung sanggup memetakan permasalahan-permasalahan yang terjalin dengan alam. Jadi, tersedia plate disitu yang bersinggungan sanggup jelas rancangan ke depan bagaimana melihat potensi alam laut. “Tentu harus tersedia satu rancangan mainstrem untuk lakukan penelitian pada laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi amat penting,” kata Legislator asal Bali ini.

Wujudkan Komitmen 100 Miliar Dollar per Tahun

Menurut dia, prinsip 100 miliar Dollar per th. dari negara maju dan negara yang sudah disampaikan pada 2020 kaya itu harus dideliver atau diwujudkan berkaitan isu climate chane atau pergantian iklim, mitigasi dan adaptasi climate change. Kalau dihitung sampai sekarang, lanjutnya, barangkali sudah nyaris 500 miliar US Dollar.

“Pada selagi COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar lagi tetapi trilion US Dollar. Jadi bayangkan, betapa besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju harus berkomitmen, gara-gara Negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kita perjuangkan bersama,” ujarnya lagi.

Dalam forum ini, Putu menyebutkan Parlemen Indonesia-Pasifik mendambakan mendapatkan satu kesamaan prinsip sama-sama memperjuangkan isu climate change di dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang mengupas persoalan climate finance, climate found.

“Kita bawa Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) sehingga resolusi di IPU mengupas tentang bencana ini, mitigasi ini sehingga negara maju miliki prinsip konkret untuk mendeliver janji-janji mereka dan kita bawa terhitung ke PBB. Dan di PBB dipastikan di dalam UN GA (United Nation General Assembly) memastikan bahwa isu penting adalah isu climate change yang harus ditekel bersama, ini kritis dan harus nyata langsung diselesaikan,” pungkasnya.