Pengurus PBNU Minta Ketemu Cak Imin Besok

Hotnews – Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah melayangkan pemanggilan terhadap ketua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

PBNU dapat memeriksa Cak Imin besok Rabu (21/8/2024) di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat.

“Hari ini kami layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita memandang apakah dia berkunjung atau tidak,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil di dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).

Pemanggilan Cak Imin buntut berasal dari PBNU yang menilai terdapatnya era kepemimpinan Imin di PKB yang telah melenceng sejak awal didirikannya Partai.

Hal itu berdasarkan temuan Pansus PBNU yang dipimpin oleh Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni.

Menurut Pansus PBNU, semenjak PKB dipimpin oleh Cak Imin telah permasalahan yang dikantongi salah satunya pengebiran posisi Dewan Syuro di PKB.

Menurut Pansus PBNU, pembentukan Dewan Syuro di PKB merupakan representasi kiai sepuh punya kewenangan penuh. Hanya saja sejak dipimpin oleh Cak Imin, Dewan Syuro diakui sebagai pajangan di etalase saja.

Pelbagai kewenangan Dewan Syuro yang semestinya menyetujui atau membatalkan calon ketua PKB dan juga turut menandatangani surat-surat keputusan penting lama kelamaan dipreteli oleh Imin.

Selain Cak Imin, PBNU juga di awalnya telah berharap info berasal dari Sekjen PKB Hasanuddin Wahid; mantan Sekjen PKB Lukman Edy; dan juga pelaku histori berdirinya PKB Effendy Choirie dan Ketua Umum Muslimat yang juga pelaku histori berdirinya PKB Khofifah Indar Parawansa.

Gus Yahya Sebut PBNU Tak Akan Buat Muktamar PKB Tandingan

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, pihaknya tidak dapat membuat muktamar tandingan di sedang penyelenggaraan Muktamar ke-VI PKB yang dapat ditunaikan di Bali terhadap 24-25 Agustus 2024.

Dia menyebut PBNU adalah organisasi formal dan cuma dapat mengambil beberapa langkah resmi.

Hal itu dinyatakan oleh Gus Yahya setelah pertemuan antara PBNU bersama Rais Am dan kyai-kyai NU yang mengulas mengenai beberapa langkah pengurus besar NU di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024).

“Bukan posisinya (membuat muktamar tandingan). NU ini organisasi resmi, ini bukan orang nganggur di jalanan kayak yang kumpul di Bangkalan itu, lain ini. Ini adalah formal terstruktur semuanya, jadi kami jalankan yang resmi, yang official,” ujarnya.

Gus Yahya juga memastikan pihaknya tidak memiliki rencana membuat partai baru, meskipun jalinan bersama PKB konsisten memanas. Gus Yahya menekankan, pihaknya lebih mengedepankan untuk jalankan perbaikan di tubuh PKB.

“Membentuk partai baru saya kira tidak (akan) karena ini tahu aspirasinya berasal dari NU ke PKB. Hal-hal yang tidak baik di PKB itu diubah,” ucapnya.

Gus Yahya juga menyebut bahwa pihaknya tidak punya cita-cita untuk mengambil alih kepemimpinan di tubuh PKB. Sebab, kata dia, urusan kepemimpinan merupakan urusan internal partai.

“Itu memang bukan urusan kami, itu urusan internal PKB soal kepemimpinan,” ucapnya.

Yenny Wahid Nilai PBNU dan PKB Punya Ruang Gerak Masing-masing

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid menilai PBNU dan PKB membawa ruang gerak berbeda. Sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), PBNU fokus terhadap ikhtiar kemaslahatan umat, namun PKB merupakan partai politik yang fokus memperjuangkan kebijakan publik.

“PBNU sebagai organisasi penduduk berjuang untuk kemaslahatan masyarakat, namun PKB berjuang memastikan segala kebijakan publik wajib ditujukan untuk kemaslahatan rakyat,” ujar Yenny Wahid usai bersua bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Senin (19/8/2024).

Yenny mengungkap dirinya dan KH Ma’ruf Amin setuju kalau PBNU dan PKB merupakan dua entitas publik yang wajib sama-sama dijaga. Menurutnya, keberadaan PKB dan PBNU selama ini sama-sama terbukti memberi tambahan kontribusi positif bagi bangsa.

“Intinya kami berdua setuju NU dan PKB adalah berkah bagi Indonesia, sudah pasti keduanya wajib dijaga,” katanya.

Yenny mengaku berharap kepada KH Ma’ruf Amin sebagai sesepuh NU untuk sanggup jadi jembatan bagi elite PBNU dan PKB sehingga sanggup berdialog secara independen dan lepas berasal dari pihak-pihak lain di luar lingkaran NU. Kemandirian ini penting sehingga sistem dialog terjadi seimbang dan senantiasa merujuk kepada kepentingan bersama keluarga besar NU.

“Jangan sampai terpengaruh kepentingan pihak-pihak luar yang tambah membuat persoalan berkelanjutan dan berdampak luas,” katanya.